Dana RR Korban Gunung Merapi Mulai Cair

Indratno Eprilianto - Timlo.net

Rabu, 1 Februari 2012 | 16:56 WIB

Klaten – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten akan segera memulai kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi (RR) terhadap wilayah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi.

Sekretaris BPBD Klaten Joko Roekmito, Rabu (1/2), mengatakan, BNPB telah mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk kegiatan RR di wilayah Klaten. Sedangkan mengawali tahun 2012 ini BPBD sedang melakukan proses pencairan dana untuk memulai kegiatan RR.

“Pencairan dana RR itu dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama dana yang dicairkan BPBD baru sekitar 25 persen dari jatah dana yang sudah dianggarkan. Setelah pencairan dana ditahap pertama dilaksanakan 50 persen baru BPBD mengurus pencairan tahap kedua,” terang Joko.

Joko mengatakan, kondisi ini akan berlangsung secara terus menerus sampai pencairan mencapai 100 persen. “Diberlakukannya tahapan pencairan itu untuk memudahkan pelaporan kegiatan yang sudah dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.

Joko menjelaskan, selama setahun ke depan kegiatan yang akan dilakukan BPBD dalam membenahi wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi diantaranya perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

“Ada enam titik jalan yang harus diperbaiki dan dua jembatan yang nilainya mencapai Rp 12 miliar,” jelasnya.

Selain itu, kata Joko, pembangunan barak pengungsian yang ada ditiga lokasi. Yaitu Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Prambanan dan Karangnongko. Masing-masing barak dianggarkan Rp 3 miliar, sehingga ditiga titik tersebut total anggaran mencapai Rp 9 miliar.

Selanjutnya, imbuhnya, penyediaan sanitasi air bersih bagi warga lereng Merapi. Untuk kegiatan ini BNPB menganggarkan Rp 6 miliar.

“Sumber mata air yang akan menjadi pusat pengambilan air bersih adalah Sumber Bebeng yang ada di wilayah Sleman. Dimana pada erupsi Merapi lalu saluran yang mengalirkan air ke ribuan rumah warga ini rusak terkena materi vulkanik,” ungkapnya.

Untuk mematangkan rencana RR, BPBD melakukan koordinasi dengan penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Kami berharap dengan koordinasi yang intens akan mempercepat proses RR di lokasi terdampak erupsi,” imbuh Joko.