0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus Buku Ajar, Penandatanganan Berkas Perlu Saksi

Klaten – Pemaksaan penandatanganan terhadap suatu dokumen  atau berkas perlu adanya saksi. Hal itu untuk membuktikan kebenarannya.

Demikian ditegaskan Kasi Intel Kejari Klaten, Hanung Widyatmaka kepada wartawan, Selasa (31/1), dalam menyikapi perkembangan kasus korupsi pengadaan buku ajar SD/MI Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2003/2004.

Dalam kasus itu, pengguna anggaran, sembilan panitia pengadaan, tujuh orang rekanan, pimpinan pelaksana (Pinlak), dan pengendali teknis bertanda tangan dalam buku kontrak pengadaan buku ajar 2004 dari masing-masing rekanan. Selain itu, mereka juga menandatangani pakta integritas yang termuat dalam kontrak tersebut, kecuali pengendali teknis.

Hal itu menurut Hanung, penandatanganan itu memang diperlukan saksi. Sebab, tandatangan pada suatu dokumen bisa menjadi barang bukti. Sedangkan pihak yang menandatangani harus bertanggung jawab terhadap dokumen yang ditandatanganinya. “Melalui alat bukti yang cukup seseorang bisa jadi tersangka,” tegas Hanung.

Hanung menjelaskan, pihak-pihak yang melakukan tanda tangan cenderung beralasan karena terpaksa. Ada yang harus menandatangani karena paksaan dan ada yang karena hanya staf harus ikuti perintah atasan.

“Walaupun seseorang  menandatangani  karena adanya paksaan, harus ada saksi yang dapat membuktikan hal tersebut. Sehingga pernyataan terdakwa dapat terbukti karena keterangan saksi yang meringankan,” ujar Hanung.

Hanung menandaskan, tanggung jawab akibat penandatangan sebuah dokumen dapat diperingan jika pihak yang bertandatangan melakukan tindakan tersebut dalam keadaan tidak sadar. Namun, hal ini juga harus ada bukti dan saksi. “Misalnya jika yang bertanda tangan dalam keadaan sakit sehingga kesadarannya berkurang,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih, mengatakan sepakat dengan pernyataan pihak Kejari.

Menurut Muslih, pihak yang bertandatangan pada dokumen atau berkas dalam pengadaan buku ajar 2004 juga memiliki tanggung jawab, maka pemeriksaan mereka harus diperdalam lagi.

“Yang bertanda tangan mestinya harus bertanggung jawab. Perlu adanya pendalaman dalam pemeriksaan, siapa tahu yang bertandatangan bisa jadi tersangka. Karena sudah ada bukti kerugian negara juga,” tandas Muslih.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge