0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kejari Klaten Digugat

Kantor Kejari Klaten (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Klaten – Tim penasehat hukum HM, menggugat Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten atas pencabutan akta menerima putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Klaten terhadap HM, atas kasus pidana penyalahgunaan narkoba pada 1 Desember 2011.

Salah satu Tim Penasehat Hukum HM, Andi Prasetya Wibowo kepada wartawan, Selasa (31/1), mengatakan, pencabutan akta menerima putusan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak berlandaskan hukum.

“Secara profesional di kalangan praktisi hukum, dengan diterimanya putusan dari Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara oleh terdakwa dan JPU sebelum palu diketuk dan menandatangani akta penerima putusan, maka secara langsung telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga selanjutnya petikan salinan putusan pun dikirim kepada pihak terdakwa dan JPU agar dengan segera dapat terlaksana proses eksekusi,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, dalam kasus yang terdaftar dalam register perkara No.88/Pid.Sus/2011/PN.Klt ini ternyata pihak JPU beberapa hari kemudian mencabut akta penerima putusan tersebut melalui surat pencabutan akta menerima putusan bernomor B.2345/0.3.19/Euh.2/12/2011 yang hanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten tanpa merasa perlu untuk disampaikan pula kepada terdakwa HM yang juga berhak.

“Sudah menerima dan menanda tangani akta menerima keputusan, kok bisa dicabut?” kata Andi.

Andi menilai, berdasarkan aturan main dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas pencabutan akta menerima putusan yang dilakukan oleh JPU adalah sama sekali tidak berlandaskan hukum.

Padahal berdasarkan aturan main dalam KUHAP, Pasal 196 Ayat 3, hak mencabut semacam itu hanya berlaku bagi pihak terdakwa dalam kaitannya sebagai pihak yang awam hukum (sekalipun dianggap mengetahui  hukum).

“Inilah yang akan kami gugat atas nama terdakwa HM, perbuatan melawan hukum dari pada pihak Kejari Klaten, sesuai amanat KUHAP,” kata Andi.

Terpisah, pihak Kejari Klaten melalui Kasi Intel, Hanung Widyatmaka membenarkan tentang pencabutan akta menerima keputusan tersebut.

Menurutnya, pencabutan tersebut dilakukan dengan alasan akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan. “Memang awalnya menerima putusan tersebut, namun setelah dilaporkan kepada pimpinannya (Kepala Kejari Klaten, Yulianingsih), JPU dalam sidang kasus tersebut diperintahkan untuk banding. Kami juga tidak masalah jika digugat,” jelasnya.

Pertimbangan mengapa dilakukan pencabutan tersebut, kata Hanung, karena, pertama, putusan persidangan tidak sesuai dengan tuntutan, dan kedua, mencederai keadilan masyarakat dalam memerangi narkoba. Selain itu, penerimaan putusan tersebut masih dapat diperbaiki.

“Kami menuntut terdakwa dengan hukuman dua tahun, namun putusannya hanya dikenai rehabilitasi selama enam bulan. Padahal kami bisa menerima putusan setidaknya dua per tiga dari tuntutan kami terpenuhi,” terangnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge