0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Praktisi Hukum: 7 Rekanan Terlibat Kasus Buku Ajar Klaten

Pemkab Klaten (Dok.Timlo.net/Redaksi)

Klaten – Pengembalian kerugian negara sebesar Rp 2,4 ke kas daerah oleh ketujuh rekanan dalam kasus korupsi pengadaan buku ajar SD/MI Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2003/2004 membuat tanda tanya besar sejumlah kalangan.

Salah seorang praktisi hukum yang juga Ketua Lembaga Pengkajian dan Pelayanan Publik Klaten, Joko Yunanto SH kepada wartawan, Rabu (25/1), menilai pengembalian uang tersebut justru mengindikasikan keterlibatan ketujuh rekanan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

Seperti diketahui, korupsi proyek pengadaan buku ajar Tahun Anggaran 2003/2004 ini telah merugikan negara sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut dikembalikan oleh tujuh rekanan ke kas daerah melalui Bank Pemerintah Daerah pada tanggal 9 September dan 12 September 2011 lalu.

Atas pengembalian uang itu, menurut Joko, bisa dijadikan sebagai barang bukti. “Pengembalian tak menghalangi proses hukum. Itu justru jadi barang bukti, dan mengindikasikan yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum,” tandasnya.

Joko juga mempertanyakan dasar pengembalian uang oleh ketujuh rekanan tersebut. Menurutnya, pengembalian uang harus memiliki dasar yang kuat. Misalnya, untuk apa uang itu dikembalikan dan mengapa pengembaliannya setelah kasus itu mencuat.

“Mestinya harus ada dasar pengembalian yang jelas, tidak tiba-tiba, apalagi kasus sudah mencuat sejak tahun 2005. Kalau niat mengembalikan mestinya sejak enam tahun yang lalu, mengapa baru sekarang saat proses hukum sudah berjalan,” ujar Joko.

Penilaian senada juga diungkapkan Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) Abdul Muslih. Menurutnya, pengembalian tersebut merupakan indikasi keterlibatan tujuh rekanan dalam kasus korupsi pengadaan buku ajar Tahun Anggaran 2003/2004.

“Pengembalian yang dilakukan rekanan merupakan pengakuan secara langsung terjadinya penyimpangan dalam kasus tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKAD) Klaten Sartiyasto membenarkan pihak rekanan telah mengembalikan uang proyek tersebut ke kas daerah melalui Bank Pemerintah Daerah. Sartiyasto menjelaskan, uang tersebut dikembalikan oleh tujuh rekanan pada tanggal 9 September dan 12 September 2011 lalu. Ada tujuh bukti surat tanda setoran, dari tujuh rekanan, jumlahnya total Rp 2,4 miliar.

“Ketujuh rekanan tersebut masing-masing Penerbit dan Percetakan Intan Pariwara Rp 367 juta, Sahabat Rp 552 juta, Saudara Rp 316 juta, Prima Grafika Rp 409 juta, Hafamira Rp 286 juta, UD Perdana Rp 243 juta, dan UD Putra Sukses Rp 232 juta,” ungkap Sartiyasto.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge