Peringatan Bagi Kepsek yang Bebani Siswa Miskin

Jokowi: Kalau Saya Copot, Jangan Salahkan

Dhefi Nugroho - Timlo.net
Kamis, 9 Juni 2011 | 09:04 WIB
  • Share
Dok. Timlo.Net/dhefi

Solo – Walikota Solo Joko Widodo (Jokowi) menghimbau kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) di Kota Solo untuk lebih memperhatikan warga yang tidak mampu. Dalam pelaksanaannya, Jokowi menegaskan, sekolah tidak boleh terlalu membebani mereka (warga miskin) dengan biaya-biaya yang terlalu memberatkan.

Seperti halnya penarikan dana Sumbangan Pengembangan Sekoah (SPS) kepada wali murid, Jokowi memerintahkan semua sekolah untuk tidak memberatkan warga miskin dengan peraturan yang mengikat yang bisa mempegaruhi kegiatan belajar mengajar. Hal itu menjadi kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat beberapa waktu terakhir. Mereka khawatir kalau sampai ada pihak sekolah yang menahan laporan nilai hasil belajar siswa (rapor-red) gara-gara mereka belum membayar iuran SPS kepada pihak sekolah.

“Sekolah negeri sudah saya hubungi. Setiap tahun sudah saya jelaskan, subsidi silang sudah diberikan,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (8/6). Ia menambahkan, warga yang tidak mampu seharusnya diberi perhatian, jangan malah dibebani.

“Yang penting semua anak harus sekolah. Perkara anggaran dan lain-lain kalau itu menjadi kebutuhan akan kita carikan,” tambah Jokowi.

Menurutnya pihaknya sudah memberi himbauan kepada pihak sekolah terkait hal tersebut. “Saya tidak mau mengulang-ulang perintah. Kalau nanti saya copot jangan salahkan,” tegas Walikota. Ia menganggap pendidikan adalah kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap warga masyarakat.

Dikirim melalui Timlo.Net - Portal Informasi Solo  
         

Berita Terkait

Komentar

  1. Joko

    Kiranya dalam perwujudan tersebut, Jokowi berkenan mengutus perwakilannya atau malah Jokowi sendiri melakukan inspeksi kepada sekolah-sekolah yang "issue"-nya memberatkan murid tak mampu, baru ke sekolah lainnya.
    Logikanya adalah, ketika murid tak mampu masuk ke sekolah "mahal" tersebut (nekat) itu berarti sekolah tersebut tergolong "diminati".
    Monggo Pak Jokowi…

  2. OKI Otoluwa

    Perlu adanya kriteria sekolah yang komersialkan pendidikan dan tidak….. perlu juga di tengok kembali RAPBS yang logis …… jangan sampai masyarakat terbebani karena target yang tak jelas….

  3. shanty

    tolong pak jokowi tinjau smp n 12 dan sekolah2 lainnya….banyak pungutan disana-sini tapi prestasi mengecewakan……….

  4. Okta

    Hajar pak, jangan ragu.

  5. totok

    Pak jokowi ,kenapa ya koq sumbangan uang gedung masih ditarik,padahal itukan dah ikut dana bos. Belum lagi kalau guru pindah dan pensiun,mosok orang tua murid dimintai sumbangan atau pesangaon alias cendera mata yg nominaknya ditentukan pihak sekolah

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. wajib diisi yang bertanda *

*


*

 

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

iklan innity

google adsense

Minicaster Radio Playhead

To listen you must install Flash Player. Visit Draftlight Networks for more info.

iklan JS 300×125